KEBIJAKAN
MAKROEKONOMI
I. BENTUK-BENTUK
KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI
Beberapa
bentuk kebijakan ekonomi dapat dijalankan perintah untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah diterangkan di atas. Kebijakan-kebijakan yang
dapat dijalankan dibedakan kepada bentuk kebijakan:
1.
Kebijakan
Fiskal
Kebijakan
fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang
perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengleluaran
dalam perekonomian. Kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi
pengangguran. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan
langkah-langkah ini akan menikan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan
tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah Mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan
masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan ajan meningkatkan pengeluaran
agregar. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan
cara menikan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang
diperlukan maupun menambah investasi pemerintah.
Dalam
masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan
tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah
sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikan dan pengeluaran pemerintah
dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi
dapat dikurangi.
2.
Kebijakan
Moneter
Kebijakan
moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral
untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau
mengubah suku bunga, dengan maskud untuk
mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu komponen dari pengeluaran agragat
adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang
tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila suku bunga rendah lebih
banyak penawaran modal yang dilakukan. Dengan demikian salah satu cara yang
dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat adalah
dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran terjadi dalam
perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran.
Menurunkan suku bunga untuk menggalakan pertambahan penanaman modal adalah
salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai
pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter.
Menurut
pandangan Keynes suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank
sentral dapat mempengaruhi penawaran uang. Melalui alat-alat dalam kebijakan
moneter pemerintah dapat menambah penawaran uang. Dengan asumsi Ceteris
paribus, pertambahan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku
bunga tersebut diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan
meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan ini kegiatan
ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun. Dalam masa inflasi langkah
sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikan suku
bunga. Diharapkan langkah ini akan menurunkan investasi dan seterusnya
pengeluaran agregat akann menurun. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi.
3.
Kebijakan
Segi Penawaran
Kebijakan-kebijakan
fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sbelumnya dapat dipanang sebagai
kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan
fiskal dan moneter tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan dari segi
permintaan. Disamping melalui permintaan, kegiatan perekonomian negara dapat
pula dipengaruhi melalui segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan
untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat
menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang
lebih baik.
Salah
satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan, yaitu langkah
pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja.
Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang
berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi
kenaikan peroduktivitas pekerja. Kebijakan seperti ini akan menghindari
kenaikan biaya produksi yang berlebihan.
Kebijakan
segi penawaran yang lain lebih menekenkan kepada meningkatkan kegairahan tenaga
kerja untuk bekerja, dan meningkatkan usaha para pengusaha untuk mepertinggi
efisiensi kegiatan memproduksinya. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam
kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, maka pajak pendapatan rumah tangga akan
dikurangi, terutama pajak pendapatan golongan masyarakat yang berpendapatan
tinggi. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam meningkatkan usaha para
pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya, pemerintah akan
memberi insentif (berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak) kepada
perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih
canggih atau menyediakan dana yang besar dalam membuat penyelidikan dan
pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang diproduksikan.
Disamping
meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada
perusahaan, kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara mengembangkan
infrastruktur dan peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan
usaha sektor swasta. Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah
yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam
mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan
tersebut.
II.
TUJUAN
KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI
Bentuk-bentuk
kebijakan ekonomi yang akan dilakukan suatu negara sangat tergantung kepada
tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakn ekonomi bertujuan untuk
mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Bedasarkan kepada
masalah-masalah makroekonomi yang diterangkan sebelumnya, tujuan-tujuan
kebijakan makroekonomi dapat dibedakan keapda lima aspek berikut:
1.
Menstabilkan
Kegiatan Ekonomi
Kestabilan
ekonomi yang diharapkan setiap negara pada umumnya diartikan sebagai suatu
keadaan ekonomi di mana tidak terdapat pengangguran yang serius dan
perekonomian menikmati kestabilan harga-harga. Pengertian tersebut meliputi
juga ketabilan dalam neraca pembayarannya. Dengan demikian pengertian
kestabilan ekonomi meliputi dari tiga hal berikut:
a. Tingkat
penggunaan tenaga kerja adalah tinggi,
b. Tingkat
harga-harga tidak menunjukan perubahan yang berarti.
c. Terdapat
keseimbangan di antara ekspor dan impor serta lalu lintas modal dari/ke luar
negeri.
Tujuan
menstabilkan ekonomi berarti juga keinginan untuk menghidari fluktuasi yang
tajam dalam kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Pertumbuhan
ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Aoabila inflasi ini tidak
dapat dikendalikan, ekmerosotan ekonomi yang serius dapat terjadi pada masa
berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendalikan tidak akan menjamin terjadinya
tiga hal yang telah dinyatakan diatas, yaitu pengangguran yang rendah,
kestabilan harga-harga dan kestabilan neraca pembayaran.
2.
Penggunaan
Tenaga Kerja Penuh Tanpa Inflasi
Berusaha
mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi merupakan cara
yang paling ideal jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lainnya. Apabila suatu
masyarakat dapat mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi,
dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya, yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan
pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Pada umumnya berbagai negara
tidak dapat terus menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan
pengeluaran agregat merupakan faktor yang penting yang dapat menimbulkan
keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah
pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran tetapi tidak
selalu mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja penuh.
3.
Menghindari
Inflasi
Infalasi
menimbulkan beberapa akibat buruk ke atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan
perekonomian. Adanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik
ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini biasanya tingkat inflasi tinggi
dan sukar dikendalikan. Tetapi sering sekali inflasi berlaku sebagai akibat
permintaan masyarakat yang berlebihan, pertambahan penawaran uang yang
perlebihan dan kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan
untuk mengatasi masalah ini.
4.
Mewujudkan
Pertumbuhan Ekonomi Yang Teguh
Tujuan
ini merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode
lainnya faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam kuantitas dan
kualitasnya. Pertambahan penduduk pada akhirnya akan menambah jumlah tenaga
kerja. Pendidikan dan pengalaman kerja menambah keterampilan dan kemampuan
tenaga kerja. Penawaran modal menambah barang-barang modal dan meningkatkan
penggunaan teknologi yang lebih modern. Kehalian keusahawan akan semakin
berkembang. Berbagai perkembangan dan perbaikan ini akan menambah kemampuan
sesuatu negara untuk memproduksikan barang dan jasa.
Sedikitnya
ada dua alasan yang menyebabkan sesuatu negara harus berusaha mencapai
pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang yaitu:
a. Untuk
menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah
b. Untuk
menaikan tingkat kemakmuran masyarakat .
Kedua
alasan ini merupakan pendorong utama kepada pemerintah untuk berusahan
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh.
5.
Mengukuhkan
Neraca Pembayaran dan Kurs Valuta Asing
Beberapa
efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi, biaya
produksi yang meningkat, tetapi daya beli rill masyarakat berkurang. Berbagai
perubahan ini akan mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan lebih banyak
pengangguran akan terjadi. Pengalaman ini menunjukan bahwa kebijakan-kebijakan
ekonomi perlu berusaha agar kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing
selalu tetap teguh keadaannya.
Sadono
sukirno : makro Ekonomi, Teori Pengantar
Budiono :
Makro Ekonomi
Suparmoko & Eleona S : Pengantar Ekonomi Makro
0 comments:
Posting Komentar